Macan Kesepian

Aryono | 7 Apr 2017, 16:10

Raden Saleh melukis macan yang kalem. Koleksi Presiden Sukarno ini mencerminkan masa depannya: kesepian di tengah keramaian.

Lukisan "Tiger Drinking" karya Raden Saleh.

Beberapa waktu lalu, jagad media sosial dihebohkan oleh patung macan berwajah lucu di depan markas Komando Rayon Militer 1123 Cisewu, Garut, Jawa Barat. Patung tersebut dibuat pensiunan tentara yang berdinas terakhir di Koramil Cisewu. Dibongkarnya patung macan lucu itu seakan meneguhkan bahwa citra macan harus garang.

Namun, pelukis terkemuka Indonesia, Raden Saleh, pernah membuat lukisan macan kalem dan tenang berjudul “Tiger Drinking”. Dalam lukisan yang dibuat tahun 1863 itu, sosok macan Jawa muncul dari lebatnya hutan tropis yang kelam, dengan pohon-pohon besar menjulang. Ia tampak sedang mereguk air dari pinggir telaga yang tenang.

Mikke Susanto, kritikus seni rupa yang mengajar di ISI Yogyakarta, mengatakan bahwa karya Raden Saleh yang satu itu adalah pengecualian. Biasanya, dia selalu melukis hewan, baik banteng atau macan, dengan tampilan garang, enerjik, dan maskulin. Namun, pada lukisan yang dibuat 154 tahun lalu itu, dia menampilkan sosok macan kesepian yang muncul dari dalam rimba raya.

“Saya pikir Raden Saleh ingin membuat ide yang berbeda saja. Harimau digambarkan ayem, tenteram dan ia seperti makhluk mungil yang muncul dari rimba tropis Jawa yang sedemikian agung,” ujar Mikke kepada Historia.

Ada cerita menarik dari lukisan koleksi Sukarno ini. Sekali waktu, Sukarno bercanda dengan staf istana di depan lukisan yang digantung itu.

“Berapa jumlah macan dalam lukisan ini?” tanya Sukarno.

Beberapa staf di sekitarnya pun menyelidik.

“Wah, ya cuma satu ekor, Pak,” ujar mereka.

“Salah! Yang benar ada dua,” jawab Sukarno. Bung Besar pun menunjuk harimau di dalam lukisan. Satu sosok yang keluar dari rimba dan mereguk air, dan yang satunya, wajah harimau yang terpantul dari beningnya telaga, menjadi bayang-bayang dalam air.

“Tiger Drinking” salah satu lukisan yang disukai Bung Karno. Dalam pandangan Mikke, Sukarno menyenangi lukisan itu karena merupakan cermin dan masa depannya: kesepian di tengah keramaian.

Pada 2013, “Tiger Drinking” dan “Penangkapan Pangeran Diponegoro” berhasil direstorasi oleh Susanne Erhads, ahli restorasi lukisan dari Jerman. Saat ini, lukisan tersebut tersimpan di museum istana kepresidenan di Bogor. Lukisan berbahan cat minyak di atas kanvas dengan dimensi 160x116 cm ini menampilkan gabungan tema panorama dan tema binatang.

Menurut Kukuh Pamuji tema panorama yang dihadirkan Raden Saleh tidak sekadar merekam suasana pemandangan alam, melainkan juga menghadirkan filosofi kesadaran sebagai makhluk kecil di hadapan semesta.

“Di sinilah unsur romantisme lukisan ini bisa digambarkan, yaitu sebuah getaran jiwa,” tulis Kukuh dalam “Mengenal Koleksi Benda Seni Kenegaraan” termuat di laman setkab.go.id.

Gaya romantisme Raden Saleh didapatkannya selama menetap di Eropa pada 1829-1851 dan 1875-1879. Saat ini, berdasarkan penilaian aset tahun 2011, nilai aset lukisan “Tiger Drinking” sebesar Rp2,9 miliar.

Sumber: Historia.Id 

Read More

Hamka, Rendra, Puisi Sukmawati: Drama 'Patine Gustiallah'

Jumat 06 April 2018 05:07 WIB

Red: Muhammad Subarkah

WS Rendra baca puisi | Foto: commons.wikimedia.org

Umat Islam adalah kekuatan pembuat revolusi bangsa, maka harus diajak kerjasama.

Oleh: Muhammad Subarkah*

Apa sih definisi puisi bermutu itu? Ketika pertanyaan ditanyakan kepada sastrawan dan Guru Besar Filsafat Universitas Paramadina, Prof Abdul Hadi WM, dia hanya menjawab pendek. Katanya, 

"Puisi yang baik memiliki nilai estetis. Nilai inilah yang membuat sebuah puisi berharga. Dalam nilai estetis itu sudah terangkum nilai-nilai lain. Jadi bukan karena bikin heboh,'' ujarnya.

Dan ketika ditanya soal kualitas puisi Sukmawati ‘Ibu Indonesia’ yang di media sosial dikenal juga dengan ‘puisi konde’, Abdul Hadi menjawab singkat bahwa di kalangan kritikus sastra ada isitilah 'under critic'. Dalam kategori ini kritikus sastra enggan mengomentari karena tidak ada pencapaian estetik yang bermutu sehingga tak perlu juga dilakukan kritik atas karya tersebut.

Seorang perempuan Jawa mengenakan kerudung atau tak berkonde dipotret seorang fotografer Belanda, Hugo Wilmar, di Solo pada Desember 1947. (Foto:gahetna.nl).

Pernyataan itu membuat tercenung, apalagi kemudian melihat tayangan debat di Youtube yang mengatakan sebuah karya puisi tak usah jadi masalah dan jangan dibuat sastra sebagai ancaman. Puisi harus dibalas puisi, bukan ancaman pidana atau malah vonis penjara. Dengan simpulan kata yang lebih sederhana sikap itu terkesan juga: jangan menjadikan karya sastra mengeruhkan keadaan.

Terkait pernyataan itu ingatan tentu harus balik kepada nasib yang menimpa sederet nama sastrawan kondang seperti Amir Hamzah, Buya Hamka, WS Rendra, Pramodeya Ananta Toer, atau hingga nasib Wiji Thukul. Atau di bidang seni yang lain, yakni musik, di sana ada kisah nasib terkait dengan Koes Plus, Rhoma Irama, Betharia Sonata, dan lainnya. Sosok itulah yang mengalami langsung ternyata ‘jargon’ seni untuk seni hanya sekedar omongan hampa belaka.

Sarekat Dagang Islam. Berdiri di Solo tahun 1904. Berbagai pihak menyebut bahwa organisasi ini mendahului berdiri Budi utomo.

Di zaman perjuangan kemerdekaan dikenal lagu Indonesia Raya karya WS Supratman. Di kemudian hari diketahui ide kata Indonesia berasal dari pihak lain, yakni para pelajar yang kala itu menuntut ilmu di Belanda (Perhimpunan Pelajar Indonesia). Bahkan ‘frase’ kalimat ‘merdeka’ ada yang menyatakan itu terpengaruh dari tulisan dan keyakinan pejuang Tan Malaka yang sampai akhir hidupnya yang tragis itu diketahui memimpikan Indonesa merdeka yang total atau merdeka 100 persen. Tan Malaka banyak menulis, tentu saja karya sastra, yang memimpikan datangnya masa kemerdekaan itu.

Bahkan pula, Tan Malaka di tahun 1920-an, dengan gagah berani mengatakan jangan anggap remeh kekuatan Islam (termasuk Indonesia). Omongan ini dikatakan Tan Malaka bukan dalam forum 'ecek-ecek' atau panggung hiburan, namun dalam sebuah rapat tokoh partai komunis dunia yang digelar di Rusia. Tan Malaka datang ke sana dari Belanda khusus untuk memberikan pidato dari satu-satunya wakil dari benua Asia. Katanya, Islam adalah salah satu kekuatan untuk membuat revolusi!

Maka harus diajak kerja sama. Dengan kata lain' tak perlu dimusuhi'. Tan Malaka di situ ketemu bapak bangsa Vietnam, Ho Chi Minh. 'Paman Ho' kagum pada Tan Malaka dan dia sendiri rela hanya datang sebagai delegasi peninjau, alias tak memberikan pidato.

Pengurus Sarekat Islam cabang Kaliwungi, Kendal, Jawa Tengah

Semua tahu apa yang saat itu telah terjadi. Kala itu, kekuatan Islam --baik politik dan agama-- telah tumbuh di kepulauan Nusantara seiring dengan hadirnya Sarikat Dagang Islam, Sarekat Islam, Muhammadiyah. Tokoh utamanya tentu saja HOS Tjokroaminoto, yang saat itu dijuluki 'Raja Jawa Tanpa Mahkota'.

Dengan suara pidatonya yang menggelegar Tjokro membangunkan kesadaran orang betapa sakitnya hidup dalam penjajahan dan betapa berharganya sebuah kemerdekaan. Ribuan orang datang dalam rapat umum untuk mendengarkan orasi Tjokro. Masa mengeluk-elukannya. Bahkan dalam forum pertemuan di berbagai tempat di Jawa orang spontan duduk bersila di tanah untuk menghormati kedatangannya.

Haji Oemar Said Tjokroaminoto. (foto:commons.wikimedia.org)

Di samping Tjokro, tentu saja ada tokoh lain seperti 'si anak pintar' dari Sumatra Barat Agus Salim. Dan kemudian ada juga tokoh Sukarno yang merupakan anak asuhan Tjokro sendiri. Di samping itu juga kemudian muncul cucu sufi besar ranah Minangkabau, Mohammad Hatta. Dan juga ada sosok lain seperti Moh Yamin, Sutan Syahrir, M Natsir, dan lainnya.

Tan Malaka yang selama zaman Jepang bersembunyi di Bayah, Banten, tertangkap kamera berjalan bersama Sukarno pada acara rapat raksasa di Lapangan Ikada (sekarang area Monas). Tan Malaka --sama dengan Panglima Besar Sudirman, sampai akhir hayatnya di inginkan Indonesia Merdeka 100 persen. Dia menolak atau enggan berunding dengan Belanda.

Mr Moh Roem dalam suatu acara. (Sumber foto: wikimedia). 

Umat Islam adalah kekuatan pembuat revolusi bangsa, maka harus diajak kerjasama.

***

                                                             

Jalinan itulah yang menguatkan pembentukan Indonesia. Melintasi batas dan tidak hanya soal urusan baju dan gaya rambut, dari yang berkonde seperti Jawa atau berkerudung di tanah Melayu. Ada Jong Ambon, Sumatra, Celebes, Kalimantan dan lainnya. Dan di masa itu para tokoh memang kadang berdeda pendapat, bahkan berselisih baik secara fiksi dan nyata.

Tapi akhirnya mereka tetap lapang dada memaafkan. Para bapak bangsa mencontohkan sekaligus sadar bisa 'menyingkapkan daun untuk mengambil buah'. Mereka nemukan arti persahabatan dan inti sari perjuangan sejati. Memisahkan nilai perjuangan dengan nafsu atau ego politik pribadi.

Buya Hamka.

Di tahun 1960-an memang ada polemik sangat keras antara Pramoedya Ananta Toer dan Buya Hamka. Tak kepalang tanggung Pramoedya berusaha mengakhiri karir bersastra Hamka dengan menuduh banyak karyanya sebagai hasil plagiat. Dengan 'kewenangan kekuasannya'  sebagai Redaktur Budaya Koran berafiliasi Partai Komunis Indonesia, Harian Rakjat, menuding segala hal mengenai Hamka dianggap buruk, bahkan jahat.

HB Jassin yang berusaha membela Hamka terkena imbasnya. Organisasi Manifes Kebudayaan yang didirkan Wiratmo Soekito (dan HB Jassin yang menjadi anggotanya) dibubarkan. Jassin dipecat sebagai dosen Universitas Indonesia. Manifes Kebudayaan oleh orang-orang ‘kiri’ diolok-olok secara pejoratif menjadi akronim: 'Manikebu'. Anggota lainnya seperti Taufiq Ismail dipecat sebagai dosen dan gagal belajar ke luar negeri.

Tapi apakah Buya Hamka dendam? Setelah rezim berganti seiring dengan jatuhnya Sukarno dari kursi presiden, ternyata Hamka terbukti tak menyimpan dendam. Padahal dia punya hak untuk itu, diperlakukan buruk oleh Pramoedya hingga dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan oleh pemerintahan Sukarno. Dia malah di awal 1970-an dengan keras menantang pelarangan buku karya Pramudya hingga dengan ringan hati menshalatkan jenasah Sukarno yang dulu memenjarakannya itu. Tak cuma itu dia pun membuka tangan menerima anak dan menantu Pramoedya yang meminta diajari mengaji kepadanya.

Pada keterangan foto yang diambil dari arsip Belanda dinyatakan: Letnan Vosveld melapor kepada Presiden Soekarno untuk membuat pernyataan bahwa dia harus menganggap dirinya sebagai orang yang diasingkan di istananya untuk sementara waktu. Kejadian ini pada awal agresi Belanda ke II di Istana Negara Jogjakarta, 19 Desember 1948. Foto ini adalah karya Fotografer Belanda, Heldoorn, W. / DLC. (Sumber foto:gahetna.nl).

Foto kejadian ini belum termuat dalam buku sejarah di sekolah Indonesia, termasuk tidak ada dalam album foto '50 Tahun Indonesia Merdeka'.

Tokoh lain juga begitu. Pencetus perjanjian Roem-Royen, Mr Moh Roem di tahun 1980-an dengan gagah berani menepis sinyalemen yang ada dalam tulisan Rosihan Anwar mengenai isi dokumen pada tahun 1930-an yang kala itu diterbitkan kembali di Belanda. Dalam arsip itu Sukarno dinyatakan pernah meminta ampun kepada Belanda untuk meringankan masa tahanan ketika meringkuk di penjara Sukamiskin Bandung.  Bukan hanya itu Rosihan dalam tulisannya menyatakan Sukarno pernah pula  menyerah dengan mengibarkan bendera putih ketika Yogyakarta di duduki Belanda pada Agresi Belanda II di tahun 1948. Maka, Mr Roem pun dengan berani membantah hal itu dengan menyatakan: Sukarno benar-benar pejuang sejati dan tak kenal menyerah! 

"Menurut MR Roem, benar ada bendera putih berkibar di Istana Yogyakarta saat agresi Belanda II. Itu yang menyerah bukan putusan pribadi Sukarno, tapi atas keputusan sidang kabinet. Wakil Presiden Moh Hatta di sidang itu menyarankan biar para tokoh ditangkap saja. Pilihan ini dengan mempertimbangkan dana dan kesediaan personil pasukan serta senjata untuk mengawal Presiden dan Wakil Presiden menyingkir ke pedalaman untuk memimpin perang gerilya,'' kata mantan staf Perdana Menteri M Natsir, Lukman Hakiem seraya mengatakan dengan ditangkap malah keselamatan para tokoh Republik bisa lebih terjamin.

Penginterniran atau penangkapan untuk diasingkan Wakil Presiden Moh Hatta (di tengah putih) dan beberapa otoritas Republik lainnya di rumah Hatta di Yogyakarta, 19 Desember 1948. Di dalam foto terkesan ada kaku dan tegang ketika seorang pasukan Belanda melakukannya, Karya Fotografer Belanda, Heldoorn, W. Foto ini juga belum pernah termuat dalam buku sejarah Indonesia. (Sumber foto:gahetna.nl)

Dan sikap Mr Roem ini sangat pula istimewa karena diketahui selaku petinggi Partai Masyumi pada tahun 1960-an dengan surat yang mengatasnamakan Jendral AH Nasution, dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa melalui proses pengadilan. Tuduhannya tak jelas, namun kiranya penguasa rezim kala itu merasa MR Roem selaku petinggi Masyumi ikut dalam apa yang disebut pemberontakan PRRI/Permesta.

Di kemudian hari kemudian diketahui PRRI/Permesta sebenarnya bukan sebagai pemberontakan melainkan protes atas ketidakadilan otonomi daerah dan sikap protes anti komunis. Bahkan ada ahli sejarah yang mengatakan itu sebenarnya pemberontakan ‘setengah hati’.

Sjafruddin Prawiranegara (Foto: commons.wikimedia.org)

Sama dengan Mr Roem, Mr Sjafruddin Prawiranegara juga bersikap lapang hati dengan Sukarno. Pendiri Bank Indonnesia ini diakhir hidupnya memaafkan Sukarno meski dia pernah mengejar-ngejarnya dan menuduh sebagai terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta karena pergi melawan dengan menyingkir ke berbagai kawasan hutan di Sumatra Barat. Sama dengan Hamka, Mr Moh Roem, Sjafruddin juga cukup lama hidup dalaman penjara. 

’’Aku sudah maafkan dia. Sebab, setelah ditimbang-timbang jasa Sukarno pada bangsa ini masih jauh lebih banyak dibandingkan kesalahannya,’’ kata Sjafruddin seperti diceritakan salah seorang putrinya, 

Pembukaan Konggres Umat Islam Sumatra Utara di Medan, (1/4).

Foto:

Umat Islam adalah kekuatan pembuat revolusi bangsa, maka harus diajak kerjasama.

                                                           ****

Dan ketika dekade 70-an semua paham apa yang dilakukan WS Rendra dengan puisi dan teaternya. Pertunjukan dia di teater terbuka Taman Ismail Marzuki dibubarkan paksa dan dilempari cairan berbau busuk, amoniak. Beberapa waktu sesudah itu Rendra ditangkap dan menghuni penjara. Dia mengalami rasanya berendam di kolam penyiksaan yang berbau dan penuh lintah, hingga diberi makan seadanya yang disajikan dengan cara dilemparkan dalam piring kaleng.

Tapi, sampai akhir hayatnya Rendra tak peduli dengan memberikan  kredo kesaksian: Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Serupa dengan nasib Rendra, kemudian menimpa Wiji Thukul --nasib tragis juga menimpa penyair pelopor Pujangga Baru, Amir Hamzah, yang terbunuh dalam Revolusi Sosial (kerusuhan) di Sumatra Utara. Jasad Amir Hamzah ditemukan tak bernyawa, sedangkan penyair asal Solo, Wiji Thukul, sampai sekarang tak ketahuan di mana rimbanya. Puisi Thukul jelas melakukan perlawanan pada rezim Orde Baru dengan jargonnya yang terkenal: Ketika penguasa pidato dan kita malah pergi kencing diam-diam, maka hanya ada satu kata, lawan!”

Pada kurun yang hampir sama ada pula soal pencekalan terhadap Rhoma Irama. Dia tak leluasa, bahkan dicoba dihambat untuk berekpresi karena tidak pro rezim. Tampil di televisi kala itu adalah hal yang tak bisa dilakukannya. Betharia Sonata dalam hal yang lebih lunak juga sempat bernasib sama. Senandung Betharia pada lagu ciptaan Obbie Maesakh, 'Hati yang Luka, mengalami kendala karena oleh penguasa dianggap cengeng.

Nasib itu hampir sama dengan Koes Plus pada penghujung masa Orde Lama yang masuk bui karena dianggap kebarat-baratan karena banyak menyanyikan lagu grup musik kugiran Inggris: 'The Beatles'. Dan kala itu tentu saja lagu Koes Plus berlawanan dengan lagu Lilis Suryani, misalnya lagu ' Oentoek Paduka Jang Mulia (PJM) Soekarno' yang banyak memberikan sanjung puja kepada penguasa termasuk ideloginya yakni: Manipol Usdek. Hal ini juga diulang pada rezim berikutnya pada sebuah karya lagu Titik Puspa yang bertajuk ‘Soeharto Bapak Pembangunan’.

Jadi fakta sejarah itu menjelaskan soal bahwa ‘jargon seni hanya untuk seni atau kekebasan sastra’ hanya bualan atau kicauan kosong saja. Ternyata semua budayawan-sastrawan  harus bisa mengukur diri dengan kehidupan bersama, menyesuaikan dengan sistem politik, sosial, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Kalau tidak diindahkan kelak akan terjadi chaos sosial seperti pembunuhan para awak majalah kartun Charlie Hebdo di Prancis atau adanya fatwa hukuman mati Ayatollah Khomeini kepada penulis novel 'Ayat Ayat Setan' asal India yang tinggal di Inggris: Salman Rusdi.

Atau juga karena imbas kasus menghina adzan. Dalam soal ini maka harus ingat pada kisah awal yang menjadi penyebab meletusnya 'pemberontakan petani Banten'  pada tulisan karya Hamka yang puluhan tahun lalu terbit: buku 'Perbendaharaan Lama'. Kala itu ada orang Muslim tersinggung karena ada pejabat daerah berkebangsaan Belanda marah-marah mendengar Adzan di siang hari bolong yang menggangu kenyamanan waktu  'siesta' atau tidur siangnya. Dia meminta adzan dari sebah surau yang tak jauh dari kediamaan pejabat Belanda itu tak dilakukan karena menimbulan suara berisik.

Maka,mendengar kisah itu orang Islam di Banten tersulut marah. Perasaan benci akibat tertindas yang selama ini tertanam seolah  menemukan jalannya atau menyulut sumbu untuk meledak. Maka meletuslah kerusuhan sosial yang hebat. Ibarat api ini situasi tak lagi sekedar bara yang terpendam, tapi sudah ikut berkobar menjilati masalah dasar yang lain, yakni kesenjangan sosial, hukum, dan ekonomi. Banyak korban jatuh dalam pemberontakan yang berlangsung pada 9 Juli tahun 1888 itu. Baru padam setelah banyak orang ditangkap, tokoh pemicunya dihukum gantung yang vonisnya dilakukan di tengah alun alun, dan banyak orang Banten dihukum buang ke tanah pengasingan. Akibat omongan ternyata berdampak sangat serius berupa situasi kerugian besar sekali.

Bukti Perbendaharaan Lama karya Hamka. Salah satunya di buku menceritaan soal 'Pemberontakan Petani Banten'.

Dalam sastra memang ada kebebasan ‘lingua politika’ tapi itu hanya sebatas soal teknis dan diksi pilihan kata. Di luar itu ada ‘harimau yang harus dijaga yakni harmoni masyarakat dan kelangsungan negara. Fiksi ternyata sejatinya bukan fiksi sebab fiksi dan fakta kerapkali berbaur satu. Ini bisa dilihat dari mulai Babad Tanah Jawa, karya sastranya Buya Hamka dan Pramudya, novel 'Para Priyayi'-nya Umar Kayam, hingga cerpennya Seno Gumbira Ajidarma yang bercerita soal 'Penembak Misterius'. 

Sebuah pertunjukan ketoprak. (foto:commons.wikimedia.org)

Dalam lakon teater pun begitu. Dulu di tahun 1960-an, para seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di sekitar wilayah kaki gunung Merapi, Merbabu, dan Sindoro kerap menggelar pertunjukan ‘teater Jawa’ (Ketoprak) dengan judul ‘Patine Gustiallah hingga Gustiallah Mantu’.

Ceritanya sebenarnya tentang perjuangan kelas, misalnya ada seorang putri tuan tanah yang memaksa kawin dengan orang rakyat jelata. Tapi kemudian idenya dan alur cerita pemanggungan bisa berbelok ke mana saja hingga soal kisah 'landreform' (bagi-bagi tanah) hingga melecehan kekuasaan kerajaan Jawa. Mereka juga sibuk mengkritik 'bandit rakyat' yang dinamakan para 'Setan desa'.

Pada saat yang sama pihak Islam di Yogyakarta, melawannya dengan mendirikan Teater Muslim yang dipimpin Mohammad Diponegoro yang kemudian menjadi penyiar Radio Australia itu. Di sini juga ada keterlibatan sosok Arifin C Noer, Amoroso Katamsi, Chaerul Umam, Kuntowidjoyo, bahkan yang mengejutkan ada sosok Abu Bakar Ba’asyir.

Mohammad Diponegoro, pendiri Teater Muslim di Yogyarkarta.

Maka munculah sajian pertunjukan drama atau teater berjudul 'Tikungan Iblis ' , sebuah lakon tentang pengorbanan Nabi Ismail ketika hendak disembelih oleh bapaknya, Nabi Ibrahim AS. Di situ digambarkan berbagai upaya dan muslihat iblis yang berusaha menipu Nabi Ibrahim yang tetap kokoh melaksanakan perintah Allah dengan mengorbankan anaknya Ismail. Ibrahim pun marah kepada iblis dengan melemparinya dengan batu yang kini lestari dengan ritual melempar jumrah oleh ketika umat Islam menunaikan ibadah haji itu.

Suasana pemahaman, sekaligus sikap arif itulah yang hendaknya terjalin pada karya sastra sebagai wahana ekpresi terkait urusan pribadi, hubungan sosial, hingga soal politik. Sebagai ‘akhirul kalam’ maka sebaiknya merenungkan lagi potongan pidato pakar hukum tata negara dan tokoh politik Prof DR Yusril Ihza Mahendra dalam pidato di acara Konggres Umat Islam Sumtara Utara di Medan, beberapa hari lalu.

Kata Yusril, umat Islam harus sadar politik sebab kalau tidak politik akan diambil pihak lain.Politik itu bukan suatu hal yang najis. ”Ketika umat Islam berkuasa umat Muslim terbukti hirau akan (keberadaan) mereka, tapi ketika mereka berkuasa mereka tak hirau akan kita, Celaka memang. Ini membuktikan segudang kekuasaan tak berarti apa-apa dengan sekepal kekuasaan!”.

Maka melihat kontroversi dunia politik hingga soal 'puisi konde', maka ada pesan yang bijaksana dari Pramodeya Ananta Toer di masa akhir Orde Baru: Berbuat adilah sejak dari pikiran.’’ Ironisnya kata adil –seperti juga dikatakan WS Rendra— orang Jawa (yang suka disimbolkan dengan tusuk konde) tak punya padanan kata ‘adil’ yang itu yang jelas berasal dari kata Arab. Padahal padanan kata adil dalam bahasa Belanda, Inggris, dan Prancis jelas-jelas ada.

Dalam suluk dalang di pentas pewayangan misalnya, kata adil malah ditaruh jenjangnya di bawah kata 'bijaksana'. Padahal bijaksana adalah cermin dari pada kata yang berbau ‘feodalistik’ bahwa semuanya berdasarkan kemauan serta sikap murah hati dari pihak penguasa (raja). Dan ini berbeda secara diametral dengan adil yang mensyaratkan kesetaraan manusia, yakni harus ada aturan hukum tertulis, adanya lembaga peradilan mandiri, dan berlaku untuk semua, tak peduli raja maupun jelata. Misalnya, siapapun yang mencuri tak peduli itu dilakukan priyayi (bahkan raja dan keluarganya) atau orang biasa, harus mendatkan hukuman setimpal.

Jadi bijaksana, kadang tak adil karena hanya ‘bijak di sana’ bukan 'bijak di sini’! Semoga pola kasus cerpen Ki Panjikusmin "langit Makin Mendung' pada tahun 1969 yang telah membuat HB Jassin divonis hukuman dua tahun percobaan tak terulang.

Sumber: Republika.Id  

Read More

Sastra yang Dicap Anti-Islam

Risa Herdahita Putri | Selasa 03 April 2018 WIB

Aku tak tahu Syariat IslamYang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indahLebih cantik dari cadar dirimuGerai tekukan rambutnya suciSesuci kain pembungkus ujudmuRasa ciptanya sangatlah beranekaMenyatu dengan kodrat alam sekitarJari jemarinya berbau getah hutanPeluh tersentuh angin laut…

Demikian Sukmawati Sukarnoputri berpuisi dalam acara 29 Tahun Anne Avantie di Indonesia Fashion Week 2018. Puisi berjudul “Ibu Indonesia” itu kini menuai kontroversi. Bait puisinya hingga akhir menyinggung syariat Islam. Dia dianggap tengah membandingkan azan dengan kidung Indonesia dan cadar dengan konde.

Aliran protes datang dari kelompok-kelompok Islam. Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menuntut putri sang Proklamator itu meminta maaf secara resmi. Ancaman melanjutkan hal ini ke pihak kepolisian pun digulirkan. Somasi atas dugaan penistaan agama juga dilayangkan.

Drama perdebatan, mana yang Indonesia, mana yang bukan ini seakan mengingatkan pada pertentangan antara kaum abangan dan kelompok putihan. Merle Calvin Ricklefs dalam Mengislamkan Jawa menjelaskan, kelompok putihan merujuk pada kaum Muslim Jawa yang saleh dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Namun, banyak orang Jawa yang tak siap menerima versi Islam yang baru. Mereka dijuluki abangan.

“Istilah terakhir ini pada awalnya dipakai sebagai semacam ejekan oleh kaum putihan yang saleh pada pertengahan abad ke-19,” catat Ricklefs.

Pertentangan antara golongan abangan dan putihan tak hanya soal bagaimana beribadah. Kelompok putihan membaca karya dalam Bahasa Arab, dan mendiskusikan beragam masalah dalam dunia Islam. Sementara kaum abangan lebih memilih untuk menonton wayang dan hiburan lain di mana kekuatan spiritual nenek moyang diperlihatkan. Kedua kelompok itu bergaul dengan kalangan yang sepaham dengan mereka. Keduanya punya dunia yang terpisah.

“Mereka berbeda dalam hal gaya beragama, kelas sosial, pendapatan, pekerjaan, cara berpakaian, pendidikan, perilaku, kehidupan budaya, serta cara membesarkan dan mendidik anak,” tulis Ricklefs.

Menurut Ricklefs di antara kaum priyayi Jawa, bahkan makin muncul sentimen anti-Islam. Bagi sebagian mereka, peralihan keyakinan ke Islam adalah sebuah kesalahan peradaban. Kunci kepada modernitas yang sesunggunya terletak pada penggabungan pengetahuan modern ala Eropa dengan restorasi kebudayaan Hindu-Jawa. Islam bahkan dipandang sebagai penyebab meredupnya wujud paling gemilang dari kebudayaan Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit.

Pemikiran yang mencerminkan kejawaan semacam itu banyak muncul dalam karya satra pada abad ke-19. Tidak sedikit di antaranya yang mengkritik gagasan Islam yang berkiblat ke Arab. Misalnya, Serat Wedhatama  (kebijakan yang lebih agung) karya Mangkunegara IV (1853-81). Di dalam sajaknya yang terkenal, pangeran dan pujangga modern itu menasihati putra-putranya.

Di antaranya, dia menyebut: “Jika kalian bersikeras untuk meniru teladan Sang Nabi, Duhai, putra-putraku, kalian melakukan hal yang mustahil. Artinya kalian takkan bertahan lama. Oleh karena kalian ini Orang Jawa. Sedikit saja sudahlah cukup…”

“Isinya berbagai gagasan yang sama sekali tak bisa diterima oleh kaum Muslim ortodoks,” ujar Ricklefs.

Lebih lanjut, Mangkunegara IV juga mengkritik kaum muda yang bangga akan pengetahuan teologis mereka. Menurutnya aneh kalau mereka mengingkari kejawaan mereka dan dengan segala upaya mengayunkan langkah mereka ke Mekkah untuk mencari pengetahuan.

Bisa dibilang, Serat Wedhatama adalah cara Keraton merespons perbedaan pandangan agama yang sedang berkembang di masyarakat. Nilai karya ini menjadi bukti sikretisme dalam pandangan orang Jawa.

“Syariat, tarekat, hakikat, diakui menjadi satu tujuan yang mulia tetapi juga harus mengedepankan budi luhur,” ujar Prapto Yuwono, dosen Prodi Jawa FIB-UI ketika dihubungi Histoia.

Sementara itu, Sudibyo, dosen Sastra Nusantara FIB UGM, mengatakan meski ada kritik terhadap orang Jawa yang kearab-araban, serat ini banyak mengadopsi konsep tasawuf dalam syairnya. Konsep hakikat dan makrifat disebut berulang kali. Bahkan praktik kontemplasi yang diajarkan mengingatkan orang pada ajaran tasawuf.

Namun, tentu saja, keraton sebagai pemelihara, pelestari, dan cagar Budaya Jawa sangat bertanggung jawab terhadap keberadaan budaya Jawa. 

“Ada upaya terus-menerus untuk mempertemukan tradisi Jawa dengan Islam tanpa harus menghilangkan jati diri sebagai orang Jawa,” jelas Sudibyo.

Gagasan serupa juga diramu oleh para penulis Kediri pada 1870-an. Tiga yang muncul oleh Ricklefs dianggap sebagai karya yang mengolok-olok dan merendahkan Islam, yaitu Babad Kedhiri, Serat Darmogandhul, dan Suluk Gatholoco.

G.W.J. Drewes berkomentar, Serat Darmogandhul menyerukan penolakan terhadap Islam sebagai agama asing bagi Jawa. Tema ini juga muncul di kedua buku lainnya.

Babad Kedhiri dipublikasikan di Jawa dalam Bahasa Belanda pada 1902. Di dalamnya terpotret bagaimana Islamisasi adalah tragedi bagi orang Jawa.

Sementara Suluk Gatholoco, beredar dalam bentuk naskah pada 1883. Kali pertama suluk ini diterbitkan secara terbatas sebagai buku di Surabaya pada 1889.

Bagi Carel Poensen, misionaris Belanda yang menghabiskan hampir 30 tahun di Kediri, Jawa Timur, karya ini kurang berharga dari sudut pandang sastra. Menurut Ricklefs, Suluk Gatholoco isinya benar-benar kasar, cabul, dan gila-gilaan. Karya ini dianggap menghina Islam dari berbagai segi. Bahkan di dalamnya menafsirkan ulang kalimat syahadat sebagai metafora.

Suluk Gatholoco, bagi Sudibyo, merupakan respons sekelompok kecil orang yang mulai khawatir terhadap bangkitnya Islam pada masa itu. Organisasi Islam yang tumbuh subur kala itu diduga bakal menjadi ancaman bagi sekelompok orang. Dalam hal ini kelompok priayi abangan, yang pada masa sebelumnya mendapatkan keleluasaan untuk menjalankan aktivitasnya.

Tak mudah menentukan dari kalangan mana penulisnya berasal. Pasalnya karya ini anonim. Kata Sudibyo, bisa saja diasumsikan penulis berasal dari kelompok abangan, atau kelompok tertentu yang secara ideologis tak menyukai Islam. Namun, tidak menutup kemungkinan, penulis mencoba bereksperimen dengan ide kontroversial untuk mengejutkan masyarakat.

“Dia sama sekali bukan representasi siapapun. Kemungkinan lain dia adalah agen kolonial yang mencoba menciptakan opini bahwa dalam masyarakat ada dikotomi antara kelompok santri dan bukan santri,” kata Sudibyo.

Suluk Gatholoco, Babad Kedhiri, dan Serat Darmogandhul tak cukup berhasil memancing penulis lain menciptakan karya sejenis. Karya ini merupakan fenomena khusus. Pun dari kalangan publik, tak ada reaksi heboh terhadap karya-karya itu. Bahkan yang bermusuhan sekalipun.

Kata Sudibyo, masyarakat hanya tahu soal keberadaan karya itu. Namun, mereka tak tahu persis apa isinya. Pasalnya, khusus Suluk Gatholoco, beredar secara terbatas dan tertulis dalam aksara Jawa. Lagipula karena isinya, yang memiliki kemampuan mengakses pun menjadi risih untuk menyimpan karya itu. Itulah yang membuatnya tak beredar secara luas di kalangan masyarakat.

“Proteksi dari masyarakat terhadap kemungkinan dampak buku itulah yang menyebabkan seolah-olah buku itu dilarang. Tidak pernah ada reaksi dari kalangan keraton terhadap buku tersebut,” lanjut Sudibyo.

Menurut Prapto, pihak keraton baik Yogyakarta maupun Surakarta, sebetulnya tak bisa dan tak pernah memperlihatkan sikapnya dalam merespons karya semacam ini. “Karena justru memiliki kesinambungan tradisi sinkretisme yang mencampuradukan 'kebenaran nilai banyak agama' menjadi penghayatan kebatinan,” katanya.

Respons tajam baru muncul pada Januari 1918. Ketika itu suratkabar berbahasa Jawa, Djawi Hiswara, organ Sarekat Islam cabang Surakarta, menerbitkan sebuah artikel yang memfitnah Nabi Muhammad sebagai pemabok dan pemadat, berdasarkan isi Suluk Gatholoco.

Sejumlah aktivis Islam yang dipimpin HOS Tjokroaminoto meresponsnya dengan membentuk Tentara Kangjeng Nabi Muhammad. Muncul pula kecaman dari pers pribumi, unjuk rasa di Surabaya dan 42 lokasi di seluruh Jawa, serta desakan agar pemerintah kolonial menuntut editor Martodharsono dan penulis artikel Djojodikoro. Tapi kontroversi itu kemudian mereda, digantikan isu lainnya. Suluk Gatholoco pun beredar di bawah tanah. Tak ada penerbit yang mau ambil risiko menerbitkannya. Mereka takut dicap murtad atau penyebar pronografi.

Kini, sebagian orang melihat, khususnya Suluk Gatholoco, bukan karya yang anti-Islam, bukan pula chauvinisme bahasa dan budaya Jawa.

Sumber: Historia 

Read More

Ali Sadikin dan Fungsi Negara Bagi Seniman

Tengku Ariy Dipantara | April 2, 2018

Pada 15 Maret 2017 yang lampau, sekomplotan anak-anak muda romantis yang mengaku berada di dalam keluarga besar Zamatra (termasuk saya) menyelenggarakan pagelaran seni sekaligus diskusi terbuka di sebuah kedai kopi yang sama romantisnya, Literacy Coffee. Pemantik diskusi adalah Barita Lumbanbatu dari LBH Medan dan Santus Sitorus, owner dari Pitu Room. Temanya, ngga main-main: Adakah Fungsi Negara Bagi Para Seniman? Pertanyaan yang menjadi judul diskusi ini sebenarnya klise, sudah pernah dipertanyakan oleh Plato dalam Simposium dan Philebus, sampai pula ke Andre Chernier and the genk semasa Revolusi Prancis. Namun telah lewat 2000 tahun masa Plato dan kepala Chernier sudah habis dimakan ulat, jawaban dari pertanyaan itu masih menciptakan beragam tafsir, kalau tidak terjawab sama sekali.

Diskusi malam itu berjalan santai dan hangat, pada mulanya, sebelum salah seorang wakil dari Dewan Kesenian Medan, Bang Idris Pasaribu, tampil ke depan seraya membawa-bawa soal ideologis, estetis, didaktis, formalis, praktis, sampai pula ke kue bronis (maka pertanyaan pada judul di atas tak juga kunjung terjawab, malah melebar-lebar tak tentu juntrungan). Jujur saja, sedari awal panitia hanya ingin membahas perkara Hak Intelektual bagi para seniman, juga soal perizinan dalam penyelenggaraan gigs (bayangkan saja, di kawasan Pancur Batu, anak-anak mudanya mesti membayar uang perizinan sebanyak 5 juta rupiah kepada "oknum" aparat hanya dalam sekali penyelenggaraan gigs! Dan itu sekadar gigs kolektifan, no sponsor!). Sayangnya para panitia (termasuk saya sendiri) lupa untuk membatasi persoalan diskusi, hingga akibatnya, salah seorang peserta diskusi sampai sebegitu teganya menuduh bahwa judul diskusi di atas berkaitan dengan keinginan para seniman agar diakui oleh negara, yang berarti diangkat sebagai PNS (Apakah peran negara selama ini hanya sekadar mengangkat rakyatnya menjadi PNS?). Meskipun begitu, harus saya akui, kemunculan sang wakil Dewan Kesenian Medan itu membuat banyak sudut gelap dalam interpretasi atas "seni" menjadi lebih terbuka, alih-alih memang membuka dirinya sendiri (dialektis). Dan sebab kehadiran beliau pulalah saya jadi teringat pada Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta di zaman peralihan Orde Nasakom-nya Soekarno ke Orde Baru-nya Soeharto, beserta apa saja yang telah Bang Ali berikan bagi para seniman Indonesia, Jakarta khususnya.

Letnan Jenderal KKO, Ali Sadikin, saat dilantik oleh Presiden Soekarno, 28 April 1966, di Istana Negara. Foto: Istimewa

Ali Sadikin (1927-2008) seorang Sukarnois tulen yang juga jenderal KKO itu benar-benar negarawan yang memahami arti dari berkesenian. "Sejak zaman kuno hingga kini, belum pernah ada pusat kesenian yang membiayai dirinya sendiri. Kalau bukan pemerintah, dana masyarakat yang harus membiayainya. Bukan senimannya sendiri." Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Ali Sadikin pada Salim Said, seperti yang tercatat di buku Dari Gestapu ke Reformasi (Mizan, 2013). Sebab itulah ia dapat menangkap betapa Balai Budaya (satu-satunya wadah para seniman Indonesia di Jakarta saat itu) tak lagi mampu menampung kreatifitas para seniman. Atas anjuran dari 3 seniman muda Jakarta: Ramadhan KH, Ajip Rosidi, dan Ilen Surianegara, Ali Sadikin setuju untuk membangun suatu wadah baru yang sesuai untuk menampung kenakalan para seniman. Selang beberapa bulan kemudian, Ali Sadikin lantas memerintahkan stafnya untuk mencari kawasan yang ideal untuk mewujudkan impian para seniman tersebut. Dan akhirnya, ditemukanlah sebuah areal di Jl. Cikini Raya 73, Jakarta Pusat.

PKJ (TIM: Taman Ismail Marzuki), DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) dan IKJ (Institut Kesenian Jakarta), yang semuanya lahir atas peran dari Ali Sadikin.

Tolong, para pembaca yang budiman. Buang jauh-jauh bayangan yang ada di kepala anda saat ini. Saya tahu benar. Jangan bohong. Sebab, tidak seperti jamaknya para pejabat yang biasanya sok tahu segala sesuatu selama mereka masih berkuasa, Ali Sadikin ngotot untuk menyerahkan sepenuhnya konsep dan perencanaan pembangunan pada para seniman. Seperti yang dikenang oleh Ajip Rosidi, bahwa seluruh konsep wajib dipikirkan sendiri oleh para seniman; segala kemauan itu diendapkan selama berhari-hari di di kamar kontrakan Salim Said di Matraman Raya 51, diketik menjadi dokumen oleh Arifin C. Noer (sutradara film Pengkhianatan G/30/S/PKI yang super horor itu), lantas diserahkan langsung kepada Ali Sadikin.

Akhirnya pada 10 November 1968, di sebuah tempat seluas kurang lebih 8 hektare, yang sebelumnya berfungsi sebagai Kebun Binatang Cikini (sebelum pindah ke Ragunan) berdirilah gedung Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) atau sekarang lebih akrab disebut sebagai Taman Ismail Marzuki. Selain pembangunan Pusat Kesenian Jakarta, langkah Ali Sadikin yang wajib DITIRU oleh bapak-bapak pejabat di atas langit sana adalah keputusannya dalam menyerahkan pengelolaan PKJ dan DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) kepada seniman dan larangannya kepada Dinas Kebudayaan DKI untuk ikut campur. 

“YANG TAHU KESENIAN ITU YA CUMA SENIMAN, BUKAN KALIAN PARA BIROKRAT!" Begitulah kata Ali Sadikin dalam memberi petunjuk kepada para pegawainya, seperti yang ditulis oleh Salim Said. Dan benar, selama Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI tak berani untuk mencampuri "kehidupan" yang ada di dalam Pusat Kesenian Jakarta maupun Dewan Kesenian Jakarta. Sepertinya Ali Sadikin mengamini kata-kata Rollo May, bahwa kreatifitas yang melahirkan seni berada di dalam tataran irrasional di bawah sadar (creativity of the spirit), yang mana kreatifitas tersebut tidak akan peduli pada kaidah serta hukum yang berlaku, dan sangat antikonformitas. Yang berarti akan selalu bertentangan dengan kebijakan negara birokratis konvensional semacam Indonesia.

Sehubungan dengan urusan pendanaan negara atas para seniman Jakarta tersebut, selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1976, seniman-seniman kota Medan juga turut dibuatkan gedung kesenian oleh Gubernur Sumut saat itu, Marah Halim Harahap. Seperti yang diingat Salim Said (lagi), "Ketika saya ke Medan, mereka (para seniman Medan) membawa saya ke gedung kesenian yang dibangun oleh Gubernur. Di depan gedung yang bagus itu mereka mengeluh, tidak bisa memanfaatkan sarana tersebut. Tidak tersedia dana. Ketika mereka akhirnya beramai-ramai mendatangi Gubernur dan menyampaikan kesulitannya, Pak Gubernur heran. Katanya, "Sudah kubangun gedung, sekarang kalian minta dana pula!”" Barangkali Pak Gubernur tidak punya penasihat kebudayaan yang sanggup membuat petinggi provinsi itu mengetahui beda PUSAT KESENIAN dan TAMAN HIBURAN!

Ali Sadikin ikut menari Serampang Dua Belas dalam pagelaran seni di PKJ, 1970. Foto: Tempo

Oke. Lupakan kota Medan. Kembali ke Ali Sadikin.

Tidak berhenti sampai di situ saja, Ali Sadikin, melalui dana pemerintah tentunya, hampir dipastikan akan selalu membiayai para seniman yang hendak melawat ke luar negeri, entah itu urusan pribadi maupun demi negeri, selama masih dalam soal seni. Dalam mengelola dan menghidupkan pusat kesenian itu, Ali Sadikin sangat bermurah hati bahkan terkesan sangat memanjakan para seniman. Inilah yang menjelaskan semarak dan ramainya kegiatan kesenian di Jakarta di masa itu. Asyik benar tampaknya menjadi seniman di zaman itu!

Dua tahun kemudian, sebagai wadah dalam menciptakan generasi seniman masa depan, Ali Sadikin menggagas berdirinya LPKJ (Lembaga Pusat Kesenian Jakarta), yang pada tahun-tahun berikutnya berganti nama menjadi IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Ali Sadikin tampaknya ingin meneruskan kebijakan tokoh yang dikaguminya, mantan Presiden Sukarno, betapa pembangunan kebudayaan suatu bangsa hanya bisa dituntaskan apabila masyarakat di dalamnya menganut dan mencintai seni (seni seperti apa? Boleh diperdebatkan di lain waktu). Dan tentu saja, NEGARA-lah alat yang digunakan (kembali) oleh Ali Sadikin dalam merealisasikan keinginannya tersebut.

Adam Malik, Nani Sadikin dan Ali Sadikin, saat menerima wejangan dari Sukarno usai pelantikan Gubernur DKI, 28 April 1966. Foto: Istimewa

Ada satu kenangan yang tampaknya begitu lekat pada para seniman yang aktif di Dewan Kesenian Jakarta semasa Ali Sadikin masih menjabat. Seperti diceritakan oleh Ramadhan KH dalam Bang Ali Demi Jakarta (1992), bahwa pada suatu hari serombongan bule dari yayasan kebudayaan Amerika datang meninjau DKJ dan PKJ. Ketika tahu rombongan itu datang untuk menjajaki kemungkinan memberi bantuan founding, entah bergurau atau serius, Ali Sadikin berkomentar: “Sulit amat cari duit, pakai bahasa Inggris segala. Kepada saya mah tidak susah, tidak perlu pakai bahasa Inggris. Dan saya bisa kasih lebih banyak!” Dan biasanya, bantuan dana untuk para seniman itu akan diurus oleh Wardiman Djoyonegoro, salah seorang staf kepercayaan Ali yang kelak akan menjabat sebagai Mentri Pendidikan.

Pada akhirnya, jika saya pribadi disodorkan pertanyaan yang menjadi judul diskusi Zamatra seperti di atas: Adakah Fungsi Negara Bagi Para Seniman? Saya akan menjawab: ADA, jika saja para pejabat negara semacam Ali Sadikin hidup kembali di tengah-tengah kita.

Wassalam.

*Ilustrasi cover oleh Leo Sihombing

Sumber: DegilZine 

Read More

Hari Teater Sedunia : Catatan Rudolf Puspa

March 30, 2018

Rudolf Puspa

Sejak 1961 International Institute theater memulai tradisi yakni hari teater se dunia. Hal ini merupakan cetusan besar atas perenungan panjang sehingga memiliki keyakinan bahwa seni teater memiliki kekuatan daya hidup lewat panggung menyeruak ke dalam hati para pekerja dan penikmatnya. Setidaknya itulah yang aku tangkap dari peringatan hari teater se dunia.

Selanjutnya tanggal hari teater se dunia pun kemudian ditetapkan pada tanggal 27 Maret yang diambil sebagai penghargaan kepada penulis naskah absurd dari Perancis yakni Eugene Ionesco yang wafat karena kecelakaan mobil di Paris 27 Maret 1995. Kebetulan teater keliling waktu itu sedang berada di Rumania mengikuti festival teater internasional di Rumania.

Kini di tanah air pun kelompok-kelompok teater selalu memperingati hatedu dengan mengadakan beraneka acara. Utamanya acara selalu diadakan dari dan untuk pekerja teater. Para pekerja teater dari yang muda hingga yang sudah tidak aktif datang berkumpul, berbincang, diskusi, membuat pertunjukkan dan siapapun bebas menyaksikannya.  Tentunya suasana khas Indonesia akan terasa sebagai sebuah silaturahmi teater yang mengesankan. Bahwa ada kebutuhan antara seniman teater butuh ruang bertemu untuk bicara dari hati ke hati.

Suasana yang indah teateral tersebut sangat mengetuk hatiku untuk turut terlibat namun hingga hari ini saya masih belum berkesempatan karena memiliki acara lain yang waktunya bersamaan. Selalu berharap tahun depan bisa kesampean tentunya.  Terlebih di Solo, kota kelahiranku selalu tiap tahun ada acara hatedu yang sudah jadi rujukan secara nasional. Aku bangga dan meneriakkan rasa hormatku kepada teman-teman Solo yang setiap tahun menyelenggarakan perayaan hatedu.

Semakin nyata bahwa teater memiliki satu gerakan yang menyuarakan bahwa ada kedaulatan teater Indonesia yang harus selalu di suarakan sehingga semakin disadari bahwa gerakan teater Indonesia memiliki arti penting bagi turut berperan dalam penyelenggaraan bernegara dan berbangsa yang bermartabat. Tidah bisa dipungkiri gerakan teater Indonesia telah membuahkan hasil yakni makin ramainya kegiatan teater dikalangan remaja, di sekolah-sekolah sehingga makin banyak kini produksi teater yang merangkul kaum remaja untuk ikut aktif menjadi bagian dari kegiatan produksi teater.

Orientasinya profesional dalam kerja walau dalam hal materi masih belum mengarah kesana.
Pergerakan dengan pentas dari kota ke kota semakin mulai tampak ujutnya sehingga teater keliling mulai merasa tidak kesepian karena kini tidak sendirian bekerja pentas keliling. Setelah 43 tahun bergerak sendiri kini banyak temannya dan itu sangat membanggakan. Saya merasakan inilah hasil kerja puluhan tahun yang memberikan sinar cerah dan harapan bahwa teater bukan sesuatu pekerjaan yang tidak bisa menjawab pertanyaan para orang tua ketika mendengar anaknya mau berteater ; “ mau jadi apa hidupmu nak?”

Ketika anak-anak remaja semakin banyak yang menyukai bermain drama tentu tidak salah jika kami mulai mempertanyakan sejauh mana kementerian pendidikan dan kebudayaan ikut terlibat menyusun kurikulum yang memberikan dukungan bagi teater yang mulai digemari para anak didik tingkat smp dan sma. Namun hingga hari ini jika masih merasa sebagai anak tiri tentu saja hal yang memang juga sebuah kenyataan pahit. Alangkah baiknya jika pil pahit ini kita telan sebagai obat yang justru akan menjadikan kehidupan yang sehat.

Jika melihat kegiatan ekskul teater yang mendapat ruang dan waktu setelah selesai sekolah maka yang dihadapi adalah siswa siswi yang lelah 8 jam dijejali berbagai mata pelajaran selama sehari. Celakanya sering waktu yang diijinkan setelah solat Ashar dan pukul 17.00 sekolah harus kosong dari kegiatan pelajar. Hanya dua jam maksimal dan hanya seminggu sekali. Dalam setahun belum tentu bisa 52 minggu karena ada hari libur dan juga sering terpaksa libur karena ada kegiatan lain yang dipandang lebih penting. Dan dalam hari libur jika diajak latihan maka serempak kurang menerima karena bertumpuknya tugas-tugas dari tiap pelajaran sehingga tetap saja kelelahan juga.

Namun saya masih terhibur karena masih ada kelompok teater sekolah yang berani dan mau bekerja keras dan tidak peduli lelah beratnya. Justru merasakan bahwa dengan latihan teater maka jiwanya menjadi segar bugar. Juga agak beda dengan sekolah swasta yang maaf dimana etnis minoritas justru memiliki daya juang lebih baik. Ketika memilih teater sebagai ekskulnya maka mereka punya konsekwensi untuk disiplin. Dukungan pihak sekolah pun selalu tinggi dan membuka kegiatan teater bukan sekedar asal ada. Hanya masih juga sama kalau soal orang tua yang melempar pertanyaan yang sama juga.

Marilah kita terus bersatu padu bergandeng hati untuk terus melangkah bagai sang penyair besar Chairil Anwar yang berseru “Aku mau hidup seribu tahun lagi”.

Selamat hari teater se dunia 27 Maret 2018.

Salam jabat hati

Jakarta 27 Maret 2018.
Rudolf Puspa

Sumber: PojokSeni 

Read More